Bandung,jurnalpolisinasional,com,
Sengketa tanah yang saat ini ditempati oleh Yankes Telkom di jalan Cisanggarung Bandung berbuntut kisruh. Setelah sebelumnya menggelar audiensi resmi di Kantor PT. Telkom Indonesia jalan Japati Kota Bandung, aliansi GRIB JAYA Kota Bandung dan LSM Wadah Generasi Anak Bangsa atau yang akrab disebut WGAB berencana tunrun ke jalan mengadakan aksi unjuk rasa.
“Kami akan menggelar aksi unjukrasa dengan massa sebanyak sekitar 1.000 orang selama 2 hari berturut – turut, yaitu tanggal 19 dan 20 November 2026.” ujar Suman Rinto. ST, Ketua Umum WGAB kepada Wartawan.
“Aksi ini kami siapkan menyusul tidak adanya kepastian tentang tanah yang saat ini ditempati oleh PT. Telkom yang sepengetahuan kami adalah milik Badan Geologi sesuai bukti sertifikat dan surat dari DJKN yang ada pada kami.” tuturnya menambahkan.
Menurut keterangan Fredy Sirait, SH, MH, Ketua GRIB JAYA Kota Bandung, tanah tersebut ber sertifikat milik Badan Geologi sejak tahun 1927 dan diduga telah diserobot oleh PT. Telkom Indonesia untuk dijadikan usaha waralaba berupa Yayasan Kesehatan milik PT Telkom.
“Tanah yang terletak di jalan Cisanggarung Bandung itu sepengetahuan kami adalah milik Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI, dimana tanah itu sudah memiliki sertifikat sejak tahun 1927, dikuatkan dengan Nota Dinas dari pihak berwenang di Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah benar merupakan milik Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.” terang Fredy Sirait lugas.
“Bahkan kami temukan fakta tentang adanya temuan Badan Pemeriksa Kuangan RI yang menyatakan telah terjadi kerugian Negara sekitar 68 Trilyun disana.” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Suman Rinto, ST menyampaikan pula ketersinggungan pihaknya ketika melaksanakan audiensi pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2026.
“Kami sangat tersinggung dan keberatan manakala sesuai data yang ada, kami telah menunjukkan sertifikat atas nama Badan Geologi terhitung sejak tahun 1927, dan ketika kami bertanya apakah PT. Telkom punya serifikat sendiri, pihak PT. Telkom Indonesia menyatakan bahwa data berupa sertifikat atas nama Telkom Indonesia hanya bisa dibuka kepada lembaga resmi, padahal pihak kami telah datang dengan itikad baik dan legalitas kami terdaftar secara resmi di negara.” imbuh Rinto dengan geram.
Disampaikan bahwa, rencananya aksi unjukrasa seharusnya dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat (12 dan 13 November 2026/Red) lalu, namun karena masukan dan informasi serta keterangan dari berbagai pihak tentang menghangatnya situasi dan kondisi keamanan khususnya di Kota Bandung, serta mengingat belum adanya jawaban resmi apapun dari pihak PT. Telkom Indonesia atas pemasalahan yang diajukan oleh Aliansi, maka demo ditunda ke minggu depan atau tepatnya hari Kamis dan Jumat (19 dan 20 November 2026/Red) ini.
“Kami harapkan untuk agenda aksi ini tidak akan diundur lagi karena situasi dan kondisi apapun.” tegas Fredy Sirait.
Dalam aksi unjukrasa tersebut, Aliansi GRIB JAYA dan WGAB berencana akan mendesak PT. Telkom untuk memberikan jawaban resmi tertulis atas aspirasi yang akan mereka suarakan.
“Kami mendesak pihak Telkom apabila memang memiliki sertifikat atas tanah tersebut, maka harus jelas dibuktikan secara resmi ke public, kalau tidak, maka dengan terpaksa kami akan menduduki tanah itu sampai pihak Telkom bisa membuktikan keabsahakan kepemilikannya. Dan jika sertifikat itu keluarnya tahun 2000 seperti yang dikatakan pihak Telkom saat audiensi, maka kami mendesak Telkom untuk memperkarakan Lembaga DJKN yang menyatakan tanah tersebut tahun 2019 masih milik Badan Geologi dan juga BPK RI yang menyatakan di tanah milik Geologi itu ditemukan kerugian Negara trilyunan rupiah.” terang Suman Rinto menegaskan.
Ketika PPJ mencoba meminta tanggapan PT. Telkom Indonesia, sampai dengan berita ini diturunkan tidak berkenan berkomentar. ( Nandang jpn)
